love

Jumat, 14 November 2014

TUGAS ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Nama : Yugi SusantiNpm  : 27211635Kelas : 4EB18


1. Apa yang dimaksud dengan Whistle Blowing ?


Whistle blowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilapori itu bisa saja atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas.
  •  Whistle blowing internal 
Hal ini terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari whistle blowing adalah motivasi moral: demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut
  •  Whistle blowing eksternal 

Menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannnya lalu membocorkannya kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.
Misalnya; manipulasi kadar bahan mentah dalam formula sebuah produk.


 2. Sebutan alasan mengapa terjadi Whistle Blowing ?

Dibawah ini merupakan alasan berkembangnya perilaku whistle blowing menurut Rothschild & Miethe, 1999:
  • Pergerakan dalam perekonomian yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, keahlian, dan kepedulian sosial dari para pekerja
  • Keadaan ekonomi sekarang telah memberi informasi yang intensif dan menjadi penggerak informasi.
  • Akses informasi dan kemudahan berpublikasi menuntun Whistle Blowing sebagai fenomena yang tidak bisa dicegah atas pergeseran perekonomian saat ini. 
3. Apa yang dimaksud dengan Creative Accounting ?

Creative Accounting adalah semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, teknik, dll) dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan (Amat, Blake dan Dowd, 1999). Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses creative accounting, seperti manajer, akuntan (sepengetahuan saya jarang sekali ditemukan kasus yang melibatkan akuntan dalam proses creative accounting karena profesi ini terikat dengan aturan-aturan profesi), pemerintah, asosiasi industri, dll.


4. Apa yang dimaksud dengan Fraud Accounting ?


Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul Fraud Auditing mendefinisikan kecurangan (Fraud) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.


5. Carilah kasus Tentang Fraud Accounting ?


Praktik kecurangan di perbankan yang biasanya terjadi di bank pinggir kota terjadi pada bank syariah skala nasional.  Banyak orang yang gelenggeleng kepala akibat kejadian ini bukan cuma karena terjadi di salah satu bank nasional tapi juga di bank syariah.
Baru-baru ini Bank Syariah Mandiri, harus tertimpa kasus fraud yang boleh dibilang paling primitif yaitu kredit fiktif dengan memalsukan dokumen-dokumen utama. Karena kasus itu, anak usaha bank terbesar di Indonesia itu harus menanggung potensi kerugian yang mencapai Rp102 miliar.


Manajemen kemudian bergerak cepat dengan mengumumkan kejadian itu kepada publik. Dalam jumpa pers yang dilakukan Kamis pekan terakhir bulan lalu manajemen BSM menyatakan kasus penyaluran kredit fiktif di cabang Bogor memang sengaja dilakukan oleh tiga orang pejabatnya. Indikasi ini ditemukan karena adanya kejanggalan berupa tidak terjadinya pengerjaan proyek pembangunan perumahan sebagaimana yang diajukan oleh debitur, tetapi dana tetap dicairkan dengan lancar. “Ketiganya dengan sengaja tidak mematuhi aturan internal perusahaan,” ujar Sulistio Konsultan Hukum BSM.
Akibatnya, perusahaan menyalurkan dana kredit sebesar Rp102 miliar kepada 197 nasabah, termasuk nasabah fiktif. Namun sampai sekarang yang baru kembali hanya Rp43 miliar. Sisanya, sebesar Rp59 miliar masih dalam pelacakan.


BSM telah memecat tiga pejabatnya yang telah terbukti terlibat dalam penyaluran kredit fiktif untuk pembelian lahan dan pembangunan perumahan di kawasan Bogor itu. Tiga pejabat itu adalah Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor, berinisial MA, yang dipecat tertanggal 4 Oktober 2013. Kemudian, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor berinisial HH tercatat dipecat 1 Desember 2012, dan Accounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor, bernisial JL dipecat tanggal 1 November 2012. Perbedaan dalam penjatuhan sanksi pemecatan, ada yang pada 2012 dan 2013 dikarenakan JL dan HH melarikan diri ketika pemeriksaan internal masih berlangsung.
Tak pelak, kejadian yang terjadi di BSM cabang Bogor itu mencoreng bank tersebut sekaligus industri bank syariah. Bagaimana tidak, citra bank syariah sebagai bank yang tidak hanya taat pada aturan otoritas perbankan tetapi juga otoritas kehidupan ternyata tak cukup menghindari pegawainya berbuat curang.


Karenanya munculnya risiko reputasi pada perbankan syariah menjadi tak terhindarkan. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder antara lain regulator, nasabah, masyarakat, manajemen bank dan pegawai. Risiko ini bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Di antara risiko yang dihadapi bank, risiko reputasi merupakan risiko yang memiliki dampak paling signifikan dan dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha bank.

Modus Kuno

Sebenarnya apa yang terjadi pada BSM Cabang Bogor tidaklah terlalu istimewa dari sisi modus, bahkan termasuk modus kuno. Kolusi antara orang dalam dan orang luar dalam tindak kejahatan perbankan itu sudah menjadi modus umum. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto menjelaskan, cairnya kredit perumahan BSM Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor bermula karena terjadinya pertemuan antara pengusaha properti yang bernama bernisial IP dengan Accounting Officer BSM berinisial JL.

Awalnya IP hanya berniat mengajukan kredit untuk rumah pribadinya dengan nilai di atas Rp1 miliar kepada BSM melalui JL. Kemudian terjadilah pertemuan antara IP dan JL. IP yang memang sudah lama terjun pada bisnis properti, kemudian menemukan cara untuk mendapatkan dana dari bank tersebut dengan cara curang. Karena keduanya sudah sering bertemu dan berkomunikasi, IP tidak canggung mengutarakan niatnya itu kepada JL. Dan mencoba membujuk JL agar mau bekerjasama untuk merealisasikan niatnya, yaitu membuat kredit fiktif.

Pihak kepolisian lebih lanjut menjelaskan, memang ada negosiasi antara JL dengan IP sampai-sampai JP mau terlibat mewujudkan niat IP. Supaya rencana bisa berjalan dengan benar-benar mulus, IP terlebih dahulu memberikan hadiah kepada pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu Bogor. Pemberian inilah yang diduga menjadi pendorong pejabat BSM berani melanggar prosedur penerimaan pengajuan kredit perumahan dengan benar. “Ada yang diberi mobil, ada juga yang mendapatkan uang Rp 3 miliar - Rp 4 miliar,” kata Arief. Setelah itu, diceritakan, aksi ‘merampok’ bank itu pun dimulai.

IP kemudian mengajukan pembiayaan pada Juli 2011 hingga Mei 2012 dengan menggunakan akad mudharabah. Awalnya pengajuan itu untuk pembelian lahan dan pembangunan perumahan di wilayah Bogor. IP mengajukan 197 nasabah dengan plafon Rp100 juta sampai Rp 300 juta. Dari 197, ada 113 nasabah fiktif. Berarti hanya 84 nasabah yang asli. Ke 113 identitas nasabah fiktif ini seperti KTP, persyaratan administrasi, dan data-data semuanya dipalsukan. Kemudian rata-rata setiap nasabah fiktif dibuat IP mendapat plafon kreditnya sebesar Rp 100 sampai Rp 200 juta. Kredit fiktif yang diajukan IP bisa berjalan mulus tentu karena adanya kerjasama dengan orang dalam.
Sampai pada akhirnya, manajemen BSM menaruh kecurigaan pada laporan KCP BSM Bogor. Corporate Secretary BSM Taufik Machrus menjelaskan pihaknya mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di kantor cabang itu pada 2012. Kemudian kecurigaan tersebut ditindaklanjuti dengan diturunkannya direktorat kepatuhan BSM dan tim audit khusus BSM pusat. Temuan awal sebenarnya bisa dikatakan sederhana. Tim BSM menemukan adanya dugaan penggelembungan nilai kredit (mark up). “Awalnya hanya itu, ketika diteliti lebih dalam semua penyaluran pembiayaan yang ada, ternyata ditemukan penyimpangan. Barulah dilanjuti,” ucap Taufik.

Dia melanjutkan, setelah yakin adanya tindak pidana, kemudian pihak BSM pusat melapor ke kepolisian pada 12 September 2013. Pihak BSM mengklaim pengaduan yang dilakukan merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). “Yang pasti pelaporan ini merupakan inisiatif BSM untuk melaporkan, dalam rangka menegakkan GCG,” kata Taufik.
Dari manajemen pusat BSM memang tidak bisa melakukan penelitian secara langsung kredit yang diajukan nasabah. Karena kredit yang diajukan itu sifatnya perorangan dan nilainya tidak besar, sehingga persetujuan kredit hanya sampai pada tingkat pimpinan BSM Cabang saja.

Pihak berwajib mengemukakan alasan mengapa tiga pejabat BSM menjadi tersangka. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, seharusnya ketiga pejabat tersebut yang merupakan pimpinan dan mempunyai wewenang dapat menegakan SOP yang sudah berlaku selama ini, tapi yang mereka lakukan malah sebaliknya. Mereka menabrak aturan yang ada dengan tidak melaksanakan ketentuan kredit dan menerima pemberian dari debitur, sehingga pejabat bank tidak melaksanakan secara tepat ketentuan yang sudah ada. Ditambah lagi bekerjasama dalam tindak kejahatan dengan pihak luar.

Sedangkan IP, sebagai tersangka dari luar BSM yang menjadi otak kredit fiktif ini dan sempat menjadi buron polisi, menampung uang hasil kejahatannya yang sebesar Rp102 miliar ke sejumlah rekening BCA dengan nomor yang berbeda-beda. Setelah dana dicairkan secara bertahap dari BSM, kemudian langsung dimasukkan ke rekening BCA. Puluhan buku rekening BCA atas nama dirinya dan orang lain saat ini sudah disita penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Pengawasan Lemah

Berulangnya kasus kejahatan perbankan merupakan bukti fungsi pengawasan internal bank dan regulator masih bisa dibobol. Baik itu karena standard operating procedure (SOP) tidak benar-benar berjalan, atau karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak dijalani. Bisa jadi juga karena tidak adanya evaluasi dan monitoring ketika SOP berjalan.
Sebenarnya bila melihat modus pembobolan yang terjadi di KCP BSM Bogor, tidak perlu terjadi bila manajemen peka dan mulai bisa mendeteksi sedini mungkin, sehingga kerugian tidak membesar. Karena memang bukan modus baru. Tidak jauh berbeda dengan modus-modus pembobolan sebelumnya. ”Harus dilakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia ataupun mekanisme pengawasannya,” ujar Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika.
Ia mencontohkan, di bagian kredit, bisa dibuat aturan yang memungkinkan rotasi SDM lebih sering demi mencegah penyelewengan yang melibatkan kalangan internal. Rotasi SDM akan meminimalisir pihak internal menjalin hubungan erat dengan pihak luar. ”Saya yakin BI lebih mengetahui detail aturan yang dibutuhkan,” tambahnya. Menurutnya, Bank sentral mesti mengambil langkah penegakan hukum yang tegas untuk mencegah kasus-kasus serupa kembali terjadi di masa depan. ”Kalau tidak selesai ya berarti BI gagal, pindah ke OJK, kalau tidak selesai juga, berarti OJK gagal,” ujarnya.

Sementar itu, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono berpandangan, kasus fraud di BSM merupakan kesalahan oknum. Kasus tersebut tidak bisa dijadikan sebagai gambaran umum tentang kondisi perbankan saat ini lantaran memang tidak terjadi pada beberapa bank pada waktu yang berdekatan. ”Kasus tersebut menjadi pelajaran bahwa harus ada pengawasan internal yang lebih ketat di setiap bank,” ujarnya.
Kasus pembobolan BSM seharusnya memang bisa dicegah jika bagian manajemen risiko bank lebih waspada. Kasus-kasus kredit fiktif yang muncul menunjukkan bahwa risiko operasional dengan sistem manajemen risiko dan reguler tidak berjalan. Sigit mengatakan, cabang-cabang besar seharusnya lebih sering diperiksa, bisa setahun dua kali. “Bank juga perlu mewaspadai jika kantor cabang mendadak memiliki nasabah baru dalam jangka waktu relatif pendek,” ucapnya.

Sementara itu, Konsultan Hukum BSM Sulistio mengungkapkan, kasus kredit fiktif bisa menimpa BSM bukan karena sistem bank yang kurang baik. Menurutnya proses pengucuran pembiayaan di perseroan selama ini cukup ketat. Tetapi tetap saja kebolbolan. ”Memang tidak mungkin ada sistem yang sempurna, tapi kami terus berusaha untuk bisa memiliki sistem yang baik. Terungkapnya indikasi kasus ini justru menandakan early warning system BSM bekerja dengan baik,” ujarnya.
Sementar itu, deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah mengatakan, regulator masih mempelajari yang terjadi di BSM, dan hingga kini belum berkesimpulan akan memberikan sanksi. “Kalau ada kasus semacam ini akan kita teliti terlebih dahulu,” ujar Halim.

Oleh karena itu, Halim melanjutkan, bank syariah harus mengetatkan pengawasan. Apalagi BSM adalah berbasis syariah. “Internal audit harus benar-benar dipastikan berjalan. Bank juga harus melakukan perbaikan terus menerus,” tutur Halim.
Penegasan Halim itu tidaklah terlalu berlebihan mengingat apa yang terjadi di Syariah Mandiri itu bisa jadi muncul pula di bank syariah lain yang pada akhirnya membuat industri perbankan syariah terpapar risiko reputasi.
Jika demikian citra bank syariah sebagai lembaga yang aman dan menenangkan menjadi rusak akibat ‘nila yang setitik’ itu.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah mengatakan karena masih dipelajari yang terjadi dengan BSM, BI belum berkesimpulan memberikan sanksi.
"Secara hukum itu, begini.. Saya nggak bisa ngomong nggak etis. Secara umum kalau ada kasus akan kita teliti," ujar Halim usai “Media Briefing Gerakan Ekonomi Syariah (gres!)” di kantornya, Kamis (31/10/2013.

Oleh karena itu, Halim menjelaskan bank syariah haruslah mengetatkan pengawasan. Apalagi BSM adalah berbasis syariah. BSM juga diharapkan dapat memperbaiki pengawasan. "Harus ada intern audit yang berjalan. Bank juga harus melakukan perbaikan, maka akan ada efeknya," tutur Halim.
Modus pembobolan bank dengan modus kredit fiktif di BSM Bogor diduga dilakukan Kepala Cabang Utama BSM Bogor, M Agustinus Masrie yang bekerjasama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor, Chaerulli Hermawan dan Accaounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor John Lopulisa. Mereka berhasil membobol dana nasabah hingga Rp102 miliar.
Caranya dengan membuat proposal kredit secara fiktif terhadap 197 nasabah dengan potensi kerugian Rp59 miliar. Sementara seorang debitur bernama, Iyan Permana bertugas membuat proposal kredit secara fiktif.
Mabes Polri sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, di antaranya Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor Chaerulli Hermawan, Accaounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor John Lopulisa, dan Debitur Iyan Permana.


Sumber :
http://wianalaraswati.blogspot.com/2014/01/contoh-kasus-whistle-blowing_8.html
http://cicikris.blogspot.com/2012/10/whistle-blowing-internal-dan-whistle.html
http://cytrahyzie.blogspot.com/2014/01/tugas-9-fraud-acconting.html
Velasquez, Manuel G. ETIKA BISNIS Konsep dan Kasus, Edisi 5, Penertbit Andi, Yogyakarta.

Senin, 20 Oktober 2014

TUGAS ETIKA PROFESI AKUNTANSI



NAMA : YUGI SUSANTI

NPM : 27211635

KELAS : 4EB18


1. Jelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Enthical Govermance ?


Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya ( consience of man ).

Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya, misalnya mencintai orang tua, guru, pemimpin dan lain – lain, disamping itu kesusilaan melarang orang berbuat kejahatan seperti mencuri, berbuat cabul dan lain – lain. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri, seperti penyesalan, keresahan dan lain – lain. Saksi bagi mereka yang melanggar kesopanan adalah dari dalam diri sendiri, bukan dipaksakan dari luar dan bersifat otonom.

Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari – hari bermasyarakat, berpemerintahan dan lain – lain.

Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kepatutan, kebiasaan, keperdulian, kesenonohan yang berlaku dalam pergaulan ( masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara ). Kesopanan disebut pula sopan santun, tata krama, adat, costum, habit. Kalau kesusilaan ditujukan kepada sikap batin (batiniah ), maka kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahir ( lahiriah ) setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Tujuan bukan pribadinya akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial (communal, community, society, group, govern dan lain – lain ), yaitu kehidupan masyarakat, pemerintah, berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah – tengah masyarakat lingkungan, dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan. Sanksi dipaksakan oleh pihak luar (norma, kaedah yang ada dan hidup dalam masyarakat ). Sanksi kesopanan dipaksakan oleh pihak luar oleh karena itu bersifat heretonom.

Khususnya dalam masa krisis atau perubahan, prinsip pemerintahan dan fundamental etika-nya di dalam masyarakat sering kali dipertanyakan dan kesenjangan antara ideal dan kenyataan ditantang. Belum lagi, kita mengerti diskusi Etika Pemerintahan sebagai diskursus berjalan dalam pengertian bersama tentang apa yang membuat pemerintahan itu baik, dan langkah konkrit yang mana yang harus dilakukan dalam rangka berangkat dari konsensus bersama ke pemerintahan praktis itu adalah indikator demokrasi dan masyarakat multidimensi.


2. Jelaskan Perilaku Etika Dalam Profesi Akuntansi

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Pentingnya akan adanya modal dari investor maka untuk itu perlu dibuatnya laporan keuangan (financial report) yang mencangkup laporan laba rugi perusahaan, laporan neraca, laporan kas, dan laporan perubahan modal. Profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance.
  • Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure).
  • Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.
  • Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.

Akuntansi sebagai suatu Profesi
Profesi Akuntan adalah semua bidang perkerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi termasuk di bidng perkerjaan akuntan public, akuntan intern yang berkerja pada perusahaan industry, keuangan atau dagang, akuntan yang berkerja di pemerintahan dan akuntan sebagai pendidik (Regar, 2003). Jadi, profesi akuntan adalah suatu lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang akuntan, baik itu akuntan internal ataupun public yang dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yakni biasanya terdiri dari aktivitas akuntansi, audit, menghitung pajak, maupun sebagai konsultan manajemen suatu perusahaan.
Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia

Setiap ilmu pengetahuan yang tercipta pasti mengalami suatu perkembangan, begitu pula dengan profesi akuntansi di Indonesia. Menurut Baily di bawah ini merupakan perkembangan profesi yang dibagi ke dalam 4 periode yaitu:
  1. Pra revolusi industry
  2. Revolusi industry tahun 1900
  3. Tahun 1900-1930

Sedangkan menurut Olson, perkembangan profesi akuntansi di bagi menjadi 2 periode:
  1. Periode kolonia
  2. Periode sesudah kemerdekaan, terdiri dari periode I (sebelum tahun 1954), periode II (tahun 1954-1973), periode III (tahun 1973-1979), priode IV (tahun 1979-1983), periode V (tahun 1983-1989) dan periode VI (tahun 1990-sekarang).


Jenis-Jenis Akuntan
  • Internal (Internal Accountant/ Management Accountant)

Seorang akuntan yang berkerja pada suatu organisasi atau perusahaan yang tugasnya menyusun menyusun system akuntansi dan menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan, hingga membuat laporan keuangan yang kemudian akan diberikannya pada auditor independent/ekternal, serta melakukan pemeriksaan internal.

Akuntan Public (Public Accountant/ External Accountant)
Akuntan public sering dikenal sebagai akuntan independen maupun akuntan eksternal yang memberikan pelayanan/ jasa atas suatu perjanjian untuk melakukan audit (peeriksaaan) terhadap suatu perusahaan. Pemeriksaan tersebut dapat berupa melakukan audit laporan keuangan, jasa perhitungan perpajakan, jasa penyusunan manajemen, dan jasa konsultasi manajemen.
Akuntan public dapat melakukan auditing yakni suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis yang berguna untuk memperoleh informasi-informasi dan mengevaluasi informasi (bukti-bukti) secara objektif serta memeriksa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan tujuan untuk memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan tersebut.

Akuntan Pemerintah (Government Accountant)
Suatu akuntan yang berkerja di perkantoran pemerintahan, contohnya adalah akuntan di BPK (Badan Pengawas Keuangan), dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan).

Akuntan Pendidik
Akuntan yang berkerja di bidang pendidikan akuntansi yang melakukan pengajaran dan penelitian akuntansi, serta yang menetapkan kurikulum pendidikan akuntansi.

Peran Akuntan
Akuntan berkerja untuk melakukan pemeriksaan/auditing terhadap laporan keuangan perusahaan yang bertindak secara independen (netral) dan auditor berhak memberikan pendapat atas hasil audit laporan keuangan tersebut.

Ekspektasi Publik
Seorang akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaani atau KAP, tidak akan ada undang-undang atau publik. Walaupun demikian, sebagaimana tanggungjawabnya pada atasannya, akuntan profesional publik mengekspektasikannya untuk mempertahankan nilai-nilai kejujuran, integritas, objektivitas, serta pentingannya akan hak dan kewajiban dalam perusahaan.
Nilai-nilai etika vs teknik akuntan/auditing:
  • Integritas
  • Kerjasama
  • Inovasi
  • Simplisitas

 Teknik Akuntansi
 Teknik Akuntansi adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntan yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut.


3. Jelaskan Kode Etik Profesi Akuntansi

Kode Perilaku Profesional
  • Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia
  • Hindari menyakiti orang
  • Bersikap jujur dan dapat dipercaya
  • Bersikap adil dan tidak mendiskriminasikan nilai-nilai kesetaraan, toleransi menghormati orang lain dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perinta
  • Hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten
  • Memberikan kredit yang pantas untuk property intelektual
  • Menghormati privasi orang lain
  • Kepercayaan
Prinsip-prinsip Etika IFAC, AICPA:

Kode Etik AICPA terdiri atas dua bagian yaitu berisi prinsip etika dan aturan etika:
  • Tanggung Jawab: Dalam menalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional,anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitive (Artikel I)
  • Kepentingan Publik: Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme (Artikel II)
  • Integritas: Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesinal dengan ras integritas tertinggi(artikel III)
  • Objektivitas dan Independensi: Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam faktadan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya (Artikel IV)
  • Kehati-hatian (due care): Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkankompetensi dan kualita jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampaitingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan (Artikel V)
  • Ruang Iingkup dan Sifat Jasa: Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup an sifat jasa yang diberikan (Artikel VI).

 Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC :
  • Integritas. Seorang akuntan profesiona harus bertindak tegas dan jujur dalamsemua hubungan bisnis dan profesionalnya.
  • Objektivitas. Seorag akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkanterjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehinggamengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.
  • Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjaminseorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yangdidasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional haus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar professional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.
  • Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaaninformasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnisserta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izinyng enar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya
  • Perilaku Profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

 
Adapun dibawah ini yang merupakan tanggung jawab auditor Auditingg Pratices Board tahun 1980
  • Perencanaan, pengendalian dan pencatatan.

Auditor harus merencanakan, mengendalikan, dan mencatat perkerjannya.
  • Sistem Akuntansi

Mengetahui system pencatatan dan pemrosesan transaksi serta menilai kecukupan (material) sebagai dasar penyusunan laporan keeuangan.
  • Bukti Audit

Auditor harus mendapatkan bukti audit yang relevan untuk memberikan kesimpulan yang rasional.
  • Pengendalian Internal

Auditor mengaudit aktivitas manajemen dalam perusahaan kemudian memeriksa dan mengevaluasi, serta melakukan compliance test.
  • Peninjauan Ulang Laporan Keuangan yang Relevan

Auditor melakukan tinjauan audit ulang laporan keuangan yang relevan, dan mengabil kesimpulan berdasarkan bukti audit untuk memberikan darsar rasional atas  pendapat mengenai laporan keuangan.

4. Jelaskan Etika Dalam Audit

Etika dalam auditing adalah suatu sistematika atau proses sistematis yang etis yang berguna untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai suatu asersi kegiatan ekonomi dengan tujuan dapat menetapkan derajat kesesuaian antar asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasil audit tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam pelaksanaan etika dalam auditing diperlukan suatu independensi yakni keadaan bebas dari pengaruh, jadi suatu egiatan audit harus dilakukan tanpa berpihak atau netral yang tidak tergantung atau berpihak pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002:26). Pernyataan tersebut didukung dalam SPAP (IAI, 2001:220.1) yang mengatakan bahwa auditor harus bersikap independen/netral dan tidak mudah dipengaruhi, dikarenakan jasa yang diberikan untuk kepentingan umum. Terdapat 3 aspek independensi seorang auditor, yakni:
  • Independensi dalam fakta (Independence in fact): Hasil audit yang dibuat harus sesuai fakta/ kenyataan dan audit dituntut mempunyai kejujuran yang tinggi dan berkaitan erat dengan objektivitas. 
  • Independensi dalam penampilan (Independence in appearance): Pandangan pihak lain (yang menyewa jasa auditor) terhadap diri auditor terhadap pelaksanaan audit. 
  • Independensi dari sudut keahliannya (Independence in competence): Independensi yang didasarkan atau dilihat dari sudut pandang keahlian terkait dengan kemampuan/keahlian professional auditor.

Kepercayaan Publik
Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan Publik merupakan kepentingan masyarkat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

Tanggung Jawab Auditor Kepada Publik
Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektifitas, keseksamaan profesionalisme, dan kepentingan untuk melayani publik. Para akuntan diharapkan memberikan jasa yang berkualitas, mengenakan jasa imbalan yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Atas kepercayaan publik yang diberikan inilah seorang akuntan harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
Justice Buger mengungkapkan bahwa akuntan publik yang independen dalam memberikan laporan penilaian mengenai laporan keuangan perusahaan memandang bahwa tanggung jawab kepada publik itu melampaui hubungan antara auditor dengan kliennya.
Ketika auditor menerima penugasan audit terhadap sebuah perusahaan, hal ini membuat konsequensi terhadap auditor untuk bertanggung jawab kepada publik. Penugasan untuk melaporkan kepada publik mengenai kewajaran dalam gambaran laporan keuangan dan pengoperasian perusahaan untuk waktu tertentu memberikan ”fiduciary responsibility” kepada auditor untuk melindungi kepentingan publik dan sikap independen dari klien yang digunakan sebagai dasar dalam menjaga kepercayaan dari publik.

Tanggung Jawab Dasar Auditor
The Auditing Practice Committee, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, memberikan ringkasan (summary) tanggung jawab auditor :
  • Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya.
  • Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
  • Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.
  • Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.
  • Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.
Independensi Auditor
Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut :
  • Independence in fact (independensi dalam fakta). Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.
  • Independence in appearance (independensi dalam penampilan). Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
  • Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya). Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

Peraturan Pasar Modal dan Regulator Mengenai Independensi Akuntan Publik
Pasar modal memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, window dressing,serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan kereablean data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten.

Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain adalah Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal.

 Sumber :



Sabtu, 27 September 2014

TUGAS ETIKA PROFESI AKUNTANSI

NAMA : YUGI SUSANTI
NPM : 27211635
KELAS :4 EB18



ETIKA

1. Jelaskan Etika sebagai tinjauan : 

  • Pengertian Etika 
Istilah Etika berasal dari yunani kuno, yakni "Ethikos", yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah suatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi suatu studi mengenai penilaian moral dan standar. Etika dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu studi konsep etika (meta-etika), study penentuan nilai etika (etika normatif), dan studi penggunaan nilai etika(etika terapan)

Etika juga dapat bermakna suatu karakter, watak kesusilaan, ataupun adat kebiasaan dimana etika berhubungan erat dengan suatu konsep individual atau kelompok yang bertindak sebagai alat evaluasi terhadap suatu yang telah dilakukuan atau sebagai alat penilaian kebenaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989 :
Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq ; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Suseno, 1987
Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Kattsoff, 1986
Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalan hubungan tingkah laku manusia.

  • Prinsip-Prinsip Etika

Para ahli telah mencoba menafsirkan etika sebagai suatu landasan dan pedoman hidup bermasyarakat, sehingga telah menghasilkan ratusan macam ide yang kemudian diringkas menjadi enam prinsip yang terdiri dari :
 a. Prinsip Keindahan
Suatu prinsip yang didasari segala sesuatu yang mencangkup penikmatan rasa senang terhadap keindahan, yang memperhgatikan nilai-nilai keindahan dan memperlihatkan sesuatu yang indah dan perilakunya. Contoh berpakaian yang baik dan indah sehingga keindahan tersebut dapat menimbulkanrasa semangat bagi yang melihatnya.

b. Prinsip Persamaan
     Bahwa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga memunculkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, yang tidak membedakan antara ras, dan persamaan disemua aspek, sehingga tidak ada suatu perbuatan yang saling mendiskriminasi.

c. Prinsip Kebaikan
     Prinsip ini melatih kita untuk selalu berbuat baik, dapat berinteraksi dengan lingkunganya dan selalu berperilaku dengan dilandasi atas kebaikan. Prinsip ini mengandung makna nilai-nilai kemanusiaan seperti moral, hormat, menghormati, saling membantu, kasih sayang, berbudi dan lainnya.

d. Prinsip keadilan
     Setiap perbuatan/perilaku harus didasari keadilan, contohnya kita harus bertindak adil dan mengambil segala keputusan dengan seadil-adilnya tanpa memihak salah satu pihak. Keadilan ini bermakna suatu penetapan, kemauan untuk memberikan apa yang semestinya diperoleh yang didasari atas kebenaran dan sesai haknya.

e. Prinsip Kebebasan
    Sebagai keleluasaan masyarakat dan individu dalam berperilaku dan tidak berperilaku. Dalam prinsip kebebasan ini berlandaskan atas HAM sehingga setiap individu berhak dan bebas dalam memutuskan atau melakukan segala sesuatu tanpa kekangan.

f. Prinsip Kebenaran
    Perbuatan harus didasarkan pada logika pengetahuan dan keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang rtasional atau logis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh individu maupun masyarakat.

  • Basis Teori Etika
a. Etika Teleologi
    berasal dari bahasa yunani, yakni "telos" yang memiliki arti tujuan. Adapun maksud dari etika teleologi adalah setiap individu akan melalukan suatu hal demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan.  Ada dua alitran dalam teleologi yaitu egoisme etis dan utilitarianisme.

b. Deontologi
     Berasal dari kata "deon" dalam bahasa yunani berartikewajiban. Jadi, setiap perilaku/perbuatan yang dilakukan seseorang wajib mempertanggungjawabkan baik buruknya terhadap suatu perilaku yang telah kita lakukan.
     
c. Teoti Hak
    Memiliki kegunaan dalam menilai dan mengevaluasi suatu perilaku dan perbuatan yakni baik ataupun buruknya. Teori ini memiliki hubungan dengan deontologi dikarenakan dalam teori ini menyatakan hak harus didasarkan pada martabat manusia dan kedudukan martabat itu sama pada setiap manusia, yang , merupakan suatu kewajiban yang didapatkan dan diperjuangkan setiap manusia.

d. Teori keutamaan 
     Adalah setiap m,anusia harus tahu dan dapat memposisiskan perilakunya atau wataknya sehingga individu tersebut dapat berperilaku atau bertingkah laku dengna baik secara moral.

  • Egoism
Istilah Egiosm adalah egoismeyang berasal dari bahasa yunani, yakni kata "ego" yang berarti diri sendiri atau saya dam "-isme"  yang menunjukkan suatu sistem kepercayaan datau filsafat. Jadi pengertian egiosme adalah suatu semangat motivasi dalam melakukan, mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri atau berarti menempatkan diri pada suatu tujuan yang diinginkan tanpa mempedulikan orang lain atau tanpa mempedulikan dampak orang lain atas sesuatu hal yang kita laksanakan guna mencapai suatu tujuanm yung kita inginkan.

2. Dalam Menciptakan Etika Bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pengendalian diri dan pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility) jelaskan!

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup berbagai macam aspek yang berkaitan dengan individu, masyarakat da juga lingkungan ataupun perusahaan. Etika bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dapat membentuk moral, nilai, dan perilaku para karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat serta kepercayaan dengan mitra bisnis . Etika bisnis menjadi suatu pedoman atau standar sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, baik, jujur, transparan, amanah dan bersikap secara profesioanal.

Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pengendalian diri, pengembangan tanggungjawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat dan adil dan sebagainya. Adapun maksud dari pengendalian diri dan pengembangan tanggung jawab sosial adalah :

Pengendalian Diri
Dalam melakukan kegiatan bisnis dibutuhkan da dituntut suatu sikap yang tegas dan amanah dalam melaksanakan kegiatan bisnis yakni semua pihak yang terlibat di dalam sistem bisnis tersebut harus mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak melakukan kecurangan, penyelewengan atau tindakan yang tidak baik lainnya. Contohnya didalam melakukan bisnis para pelaku bisnis harus berani untuk menolak atau untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun . Bisnis yang dijalankan haruslah bersih, transparan, sehingga dalam mendpatkan hasil atau keuntungan yakni berasal dari cara yang baik.

Pengendalian Tanggungjawab Sosial ( Social Responsibility)
Dalam suatu kegiatan bisnis haruslah diseimbangi dengan tanggungjawab, baik itu tanggung jawab bagi diri sendiri, perusahaan, maupun bagi masyarakat sosial. Sehingga dalam pelaksanaan bisnis para pelaku bisnis dituntut untuk melakukan suatu pengembangan tanggung jawab sosial agar dapat lebih peduli terhadap masyarakat. Bentuk kepedulian sosial ini ialah bukan hanya sebatas dalam bentuk uang saja contohnya berupa sumbangan, melainkan kepada suatu bentuk yang lebih baik dan tepat yakni faktor sosial dan lingkungan dalam keseluruhan aspek operasional perusahaan.

Pengembangan tanggung jawab sosial ini juga berarti bahdwa suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan oerasionalnya harus melihat dan meningkatkan kepedulian terhadap berbagai aspek baik itu sosial, keuangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga perusahaan lebih peka bukan hanya terhadap segala sesuatu yang ada dalam internal perusahaan, melainkan juga pada eksternal perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang bersifat produktif dengan melibatkan kedua belah pihak secara tidak langsung ataupun langsung.


Sumber :





Sabtu, 28 Juni 2014

TUGAS BAHASA INGGRIS 2

Dreams after college

NAMA  : YUGI SUSANTI
NPM     : 27211635
KELAS :  3EB18

After I graduated from college accounting S1 I want to work in Mandiri sharia’ banks to continue their education while majoring in management information systems S2. The main reason because there I can work but still be able to use the "JILBAB". In addition since of Senior High School  I did already have the desire to be a career woman and I'd love to work in a bank as an accounting staff.

But once I understood the nature of the real woman, when in fact it was after marrying a Muslim woman should prioritize her husband in all things, including time. So I decided after I got married someday I will quit my time-consuming work.


I will try to be a lecturer. because I think it is a lecturer is not too time-consuming job, so I can take care of the family but still can teach. interrupted time I will try to be entrepreneurs as well, for example in small businesses, online shop clothes etc.

Jumat, 27 Juni 2014

TUGAS BAHASA INGGRIS 2

Tell my English language skills


NAMA : YUGI SUSANTI
NPM : 27211635
KELAS : 3EB18

I have been learning English since grade 4 elementary school. My english language skills began to develop quite well since I prepare for high school graduation exams first, I understand about the tenses and vocabulary I also can, plus in my vocational English language lessons every Saturday toefl taught. But all that is now starting to forget since college because I rarely diperkuliahan learn English, and rarely speak English practice eventually I started to forget almost everything well tenses, english vocabulary, etc.

now I've forgotten how to make sentences present tenses, past tenses and the future tense listening moreover requested I certainly do not understand. For the vocabulary ability of my vocabulary is not better than my time smp era, now I forget a lot of vocabulary that once I had memorized.


to learn the English language itself was very lazy, because so many college assignments, and to learn English yourself at home was not appealing at all. there is a desire for English language courses but all that until now has not been done because it is so tight schedule of lectures and laboratory case

TUGAS BAHASA INGGRIS 2

JOKOWI-JK

NAMA : YUGI SUSANTI
NPM : 27211635
KELAS : 3EB18

A figure of Joko Widodo manner Jokowi simplicity, populist attitude and willing to greet people, is the most prominent advantages of a Jokowi. Jokowi advantages is then be packed in a nice and elegant, so the popularity and electability Jokowi relatively stable.

Weakness Jokowi certainly in terms of firmness and integrity, as well as lack of experience in national politics, security and national defense, and foreign affairs issues, be Jokowi weaknesses to date. In addition, figure Jokowi often retreat in the middle of the office is also regarded as a leader of society who ambitious and less trustworthy.


While Jusuf Kalla has the advantages of experience in running a government, but behind it he also has a weakness for has not shown the maximum results. Jusuf Kalla, who come from the business community also has an advantage in the calculation of profit and loss, as well as the usual take decisions quickly, it would be useful for the government. The vice president also has an advantage in sound scooped in each region where JK is very popular in eastern Indonesia. Nevertheless JK background as an entrepreneur will also present a weakness, as an entrepreneur only tends to perpetuate its business so as to result in a broader economic policy.

TUGAS BAHASA INGGRIS 2

PRABOWO-HATTA

NAMA : YUGI SUSANTI
NPM    : 27211635
KELAS : 3EB18



Personally, the two figures between Prabowo and Joko Widodo has advantages and drawbacks of each. Prabowo is persona he is a leader candidate quickly, decisively and character, leaders such sorely missed when people are getting less sympathy with the figure of the leader of the nervous and hesitant in taking decisions and easily dictated.

On the other hand, the figure is more Prabowo has the spirit of nationalism and patroitisme that had been embedded in a soldier. Voters who want this kind of figure that I think is still very much. But on the other hand, Prabowo was identified as a highly feudal and less populist. Another drawback, Prabowo was linked with human rights case, which until now is still a powerful weapon to bring down a Prabowo figure.


While Hatta Rajasa who is a technocrat from lack of reading opportunities, with the exact calculation. In addition rajasa Hatta also has advantages in the scooped sound in each region, where the Hatta region of western Indonesia.