Definisi Instrumen Fiskal: Stimulus Fiskal Menurut Dono Iskandar Djojosubroto (2004), kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalu...
Definisi Instrumen Fiskal: Stimulus Fiskal
Menurut Dono Iskandar Djojosubroto (2004), kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping pengaruh dan selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit dan surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. Di dalam perhitungan defisit dan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu diperhatikan jenis- jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.
Di sisi lain, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasional pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri tidak termasuk dalam penghitungan pengeluaran negara.
Menurut Keynesian, kebijakan fiskal memiliki effect multiplier pada pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah pada masa krisis mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal untuk memacu perekonomiannya. Salah satunya yang populer pada saat krisis global 2008 adalah instrumen ekonomi berupa stimulus fiskal. Secara garis besar, komposisi dari stimulus fiskal adalah berupa pengurangan beban pajak dan tambahan belanja pemerintah (increased spending). Dalam Mankiw (2003) disebutkan alasan kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda (multiplied effect) terhadap pendapatan adalah karena berdasarkan fungsi konsumsi C= C(Y-T), pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan belaja pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, dan seterusnya.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan instrumen-instrumen fiskal seperti pajak (tax), transfer, atau belanja pemerintah (government spending/purchase) yang ditujukan untuk mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Secara umum, kebijakan fiskal adalah bentuk kebijakan ekonomi makro dari pemerintah di mana pencapaian sasarannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri (domestic goods), rumah tangga, ataupun perusahaan/swasta/pengusaha.
Stimulus fiskal (fiscal stimulus) adalah bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek. Pada umumnya, Stimulus Fiskal diberikan ketika perekonomian berada pada level terendah di mana angka pertumbuhan cenderung mengalammi menurun secara terus menerus. Ada dua bentuk instrumen fiskal yang digunakan, yaitu:
1. Pemotongan pajak (tax cut)
2. Menaikkan besarnya belanja pemerintah
Secara teoritis, Stimulus Fiskal bekerja dalam jangka pendek. Artinya, Stimulus Fiskal lebih cepat mempengaruhi komponen-komponen permintaan agregat sehingga akan lebih cepat pula mendorong laju pertumbuhan output dari sektor usaha. Sesuai dengan konsepnya pula, kebijakan Stimulus Fiskal dirancang sedemikian rupa dengan menentukan sasaran-sasaran maupun mekanisme pelaksanaannya agar lebih tepat mengenai sasaran dan lebih cepat pula menggerakkan pertumbuhan di sektor riil. Sesuai dengan konsepnya, Stimulus Fiskal apabila tepat mengenai sasaran, selain waktu penyesuaian lebih pendek, juga akan menahan (sementara) merosotnya angka pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal ini, permintaan agregat hanyalah sasaran antara. Sementara itu, sasaran yang sesungguhnya adalah untuk mengurangi atau menahan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi besarnya gelombang PHK. Oleh karena itu, apabila penentuan sasaran dalam Stimulus Fiskal bisa tepat atau efektif, maka akan semakin cepat pengaruhnya untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi, termasuk di ataranya pula menahan laju gelombang PHK.
Mekanisme Stimulus Fiskal
Seperti yang telah diuraikan di atas, Stimulus Fiskal bekerja melalui sasaran antara (intermediate targeting), yaitu permintaan agregat. Berdasarkan dua bentuk instrumen fiskal, maka mekanisme bekerjanya Stimulus Fiskal adalah:
ü Pemotongan Pajak
Pemotongan pajak seperti pajak penghasilan (PPh) akan mengurangi beban pendapatan sehingga pihak yang menerima beban pajak akan menaikkan kapasitas konsumsinya. Ada dua jenis pajak yang dimaksudkan menjadi sasaran dalam Stimulus Fiskal, yaitu pajak yang dikenakan kepada rumah tangga dan pajak yang dikenakan pengusaha (swasta). Bagi pengusaha, pemotongan pajak (tax cut) akan mengurangi beban biaya operasional sehingga akan lebih mampu untuk mempertahankan kapasitas produksinya, termasuk di antaranya mengurangi pilihan untuk melakukan PHK.
ü Menaikkan Belanja Pemerintah
Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan kapasitas operasionalnya seperti menaikkan gaji pegawai atau dapat pula dengan menambah pembelian terhadap barang-barang kebutuhan operasional. Menaikkan gaji pegawai akan diikuti dengan meningkatnya permintaan agregat sebagai akibat tambahan permintaan barang dan jasa dari sektor pemerintah. Perputaran perekonomian dari sisi pengaruh pemerintah ini selanjutnya akan diikuti dengan perputaran perekonomian dari keseluruhan rumah tangga. Jika instrumen Stimulus Fiskal dilakukan dengan menambah belanja pemerintah (government spending/purchase), maka akan mendorong laju pertumbuhan output yang selanjutnya akan berpengaruh mengurangi pilihan pengusaha untuk melakukan PHK.
Paket Stimulus Fiskal Pemerintah Indonesia 2008-2009
Paket Stimulus Fiskal pertama disampaikan sekitar akhir Nopember 2008 yang besarnya ditetapkan Rp 12,5 triliun berdasarkan hasil perhitungan APBN-P 2008. Pada awal Januari 2009, pemerintah merevisi kembali besarnya dana Stimulus Fiskal dari sebesar Rp 12,5 triliun menjadi Rp 50 triliun (DetikFinance, 4 Januari 2009) diperoleh dari sisa lebih pembiayaan dan anggaran (silpa) APBN-P 2008 yang mencapai Rp 51.3 triliun. Adapun bentuk Paket Stimulus Fiskal tahun 2009 sebesar Rp 50 triliun berupa (DetikFinance, 5 Januari 2009):
1. Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)
2. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).
Dijelaskan dalam konferensi pers di kantornya, Menteri Keuangan Sri Mulyani (sekaligus Menko Perekonomian), Stimulus Fiskal sebesar Rp 12,5 triliun sudah dijalankan secara efektif per 1 Januari 2009 yang sasarannya ditujukan kepada 31 sektor industri.
Kriteria untuk sektor industri yang mendapatkan paket stimulus PPN DTP adalah:
1. Sektor yang terkena dampak perlambatan ekonomi:
• Menyerap banyak tenaga kerja
• Menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat
• Sektor unggulan yang memberikan kontribusi tinggi kepada ekspor nasional
• Melidungi investasi di bidang usaha energi
2. Sektor yang bertujuan menjaga stabilitas kepentingan konsumen
Besarnya total stimulus yang dikeluarkan untuk PPN DTP adalah Rp 9,02 triliun yang terdiri atas PPN DTP impor sebesar Rp 2,827 triliun dan PPN DTP dalam negeri sebesar Rp 6,198 triliun.
Kriteria sektor industri yang mendapatkan BM DTP adalah:
1. Kriteria industri:
• Memenuhi penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas dan atau melindungi kepentingan konsumen.
• Meningkatkan daya saing
• Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
• Meningkatkan pendapatan negara
2. Kriteria barang dan pangan:
• Belum diproduksi di dalam negeri.
• Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
• Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
Total besarnya stimulus untuk BM DTP adalah Rp 2,4 triliun.
Total keseluruhan paket stimulus yang dilaporkan adalah Rp 12,5 triliun yang diperuntukkan bagi sektor industri di dalam negeri. Sementara itu, sebesar Rp 38 triliun dari total Paket Stimulus Fiskal Rp 50 triliun digunakan untuk menjaga stabilitas dan juga berfungsi sebagai stimulus. Belum diketahui secara pasti perinciannya (hingga 7 Januari 2009), akan tetapi menurut Sri Mulyani bisa berupa proyek infrastruktur ataupun proyek-proyek padat karya yang lain yang berorientasi untuk menyerap tenaga kerja.
Referensi
Blanchard, Olivier and Roberto Perotti, 2002, “An Empirical Characterization of The Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Outputâ€, The Quarterly Journal of Economics , Volume 177, Number 4 (1329-1368).
Canto, Victor A., Arthur B. Laffer, and Charles W. Kadler, 1985, The Financial Analyst’s Guide to Fiscal Policy , Greenwood Publishing Group Inc., Abingdon, UK.
Samuelson, Paul Anthony and Willam D. Nordhaus, 2001, Economics , Seventeenth Edition, International Edition, McGrawHill, New York.
Papadimitriou, Dimitri B, Greg Hannsgen, and Gennaro Zezza, 2008, “Fiscal Stimulus: Is More Needed?â€, Papers of Strategic Analysis (The Levy Economics Institute of Bard College) , Edition April 2008.
Taylor, John B., 1999, Macroeconomic Policy in a World Economy , First Edition (Revised), W.W. Norton Publisher, New York.
Wilson, Daniel, 2008, “Research on The Effect of Fiscal Stimulus: Symposium Summaryâ€, Paper of FRBSF Economic Letter , Issue 3, July 2008 Edition.
Sumber: //www.yousaytoo.com
http://www.kppnpalu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67:stimulus
Menurut Dono Iskandar Djojosubroto (2004), kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping pengaruh dan selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit dan surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. Di dalam perhitungan defisit dan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu diperhatikan jenis- jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.
Di sisi lain, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasional pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri tidak termasuk dalam penghitungan pengeluaran negara.
Menurut Keynesian, kebijakan fiskal memiliki effect multiplier pada pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah pada masa krisis mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal untuk memacu perekonomiannya. Salah satunya yang populer pada saat krisis global 2008 adalah instrumen ekonomi berupa stimulus fiskal. Secara garis besar, komposisi dari stimulus fiskal adalah berupa pengurangan beban pajak dan tambahan belanja pemerintah (increased spending). Dalam Mankiw (2003) disebutkan alasan kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda (multiplied effect) terhadap pendapatan adalah karena berdasarkan fungsi konsumsi C= C(Y-T), pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan belaja pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, dan seterusnya.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan instrumen-instrumen fiskal seperti pajak (tax), transfer, atau belanja pemerintah (government spending/purchase) yang ditujukan untuk mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Secara umum, kebijakan fiskal adalah bentuk kebijakan ekonomi makro dari pemerintah di mana pencapaian sasarannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri (domestic goods), rumah tangga, ataupun perusahaan/swasta/pengusaha.
Stimulus fiskal (fiscal stimulus) adalah bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek. Pada umumnya, Stimulus Fiskal diberikan ketika perekonomian berada pada level terendah di mana angka pertumbuhan cenderung mengalammi menurun secara terus menerus. Ada dua bentuk instrumen fiskal yang digunakan, yaitu:
1. Pemotongan pajak (tax cut)
2. Menaikkan besarnya belanja pemerintah
Secara teoritis, Stimulus Fiskal bekerja dalam jangka pendek. Artinya, Stimulus Fiskal lebih cepat mempengaruhi komponen-komponen permintaan agregat sehingga akan lebih cepat pula mendorong laju pertumbuhan output dari sektor usaha. Sesuai dengan konsepnya pula, kebijakan Stimulus Fiskal dirancang sedemikian rupa dengan menentukan sasaran-sasaran maupun mekanisme pelaksanaannya agar lebih tepat mengenai sasaran dan lebih cepat pula menggerakkan pertumbuhan di sektor riil. Sesuai dengan konsepnya, Stimulus Fiskal apabila tepat mengenai sasaran, selain waktu penyesuaian lebih pendek, juga akan menahan (sementara) merosotnya angka pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal ini, permintaan agregat hanyalah sasaran antara. Sementara itu, sasaran yang sesungguhnya adalah untuk mengurangi atau menahan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi besarnya gelombang PHK. Oleh karena itu, apabila penentuan sasaran dalam Stimulus Fiskal bisa tepat atau efektif, maka akan semakin cepat pengaruhnya untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi, termasuk di ataranya pula menahan laju gelombang PHK.
Mekanisme Stimulus Fiskal
Seperti yang telah diuraikan di atas, Stimulus Fiskal bekerja melalui sasaran antara (intermediate targeting), yaitu permintaan agregat. Berdasarkan dua bentuk instrumen fiskal, maka mekanisme bekerjanya Stimulus Fiskal adalah:
ü Pemotongan Pajak
Pemotongan pajak seperti pajak penghasilan (PPh) akan mengurangi beban pendapatan sehingga pihak yang menerima beban pajak akan menaikkan kapasitas konsumsinya. Ada dua jenis pajak yang dimaksudkan menjadi sasaran dalam Stimulus Fiskal, yaitu pajak yang dikenakan kepada rumah tangga dan pajak yang dikenakan pengusaha (swasta). Bagi pengusaha, pemotongan pajak (tax cut) akan mengurangi beban biaya operasional sehingga akan lebih mampu untuk mempertahankan kapasitas produksinya, termasuk di antaranya mengurangi pilihan untuk melakukan PHK.
ü Menaikkan Belanja Pemerintah
Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan kapasitas operasionalnya seperti menaikkan gaji pegawai atau dapat pula dengan menambah pembelian terhadap barang-barang kebutuhan operasional. Menaikkan gaji pegawai akan diikuti dengan meningkatnya permintaan agregat sebagai akibat tambahan permintaan barang dan jasa dari sektor pemerintah. Perputaran perekonomian dari sisi pengaruh pemerintah ini selanjutnya akan diikuti dengan perputaran perekonomian dari keseluruhan rumah tangga. Jika instrumen Stimulus Fiskal dilakukan dengan menambah belanja pemerintah (government spending/purchase), maka akan mendorong laju pertumbuhan output yang selanjutnya akan berpengaruh mengurangi pilihan pengusaha untuk melakukan PHK.
Paket Stimulus Fiskal Pemerintah Indonesia 2008-2009
Paket Stimulus Fiskal pertama disampaikan sekitar akhir Nopember 2008 yang besarnya ditetapkan Rp 12,5 triliun berdasarkan hasil perhitungan APBN-P 2008. Pada awal Januari 2009, pemerintah merevisi kembali besarnya dana Stimulus Fiskal dari sebesar Rp 12,5 triliun menjadi Rp 50 triliun (DetikFinance, 4 Januari 2009) diperoleh dari sisa lebih pembiayaan dan anggaran (silpa) APBN-P 2008 yang mencapai Rp 51.3 triliun. Adapun bentuk Paket Stimulus Fiskal tahun 2009 sebesar Rp 50 triliun berupa (DetikFinance, 5 Januari 2009):
1. Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)
2. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).
Dijelaskan dalam konferensi pers di kantornya, Menteri Keuangan Sri Mulyani (sekaligus Menko Perekonomian), Stimulus Fiskal sebesar Rp 12,5 triliun sudah dijalankan secara efektif per 1 Januari 2009 yang sasarannya ditujukan kepada 31 sektor industri.
Kriteria untuk sektor industri yang mendapatkan paket stimulus PPN DTP adalah:
1. Sektor yang terkena dampak perlambatan ekonomi:
• Menyerap banyak tenaga kerja
• Menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat
• Sektor unggulan yang memberikan kontribusi tinggi kepada ekspor nasional
• Melidungi investasi di bidang usaha energi
2. Sektor yang bertujuan menjaga stabilitas kepentingan konsumen
Besarnya total stimulus yang dikeluarkan untuk PPN DTP adalah Rp 9,02 triliun yang terdiri atas PPN DTP impor sebesar Rp 2,827 triliun dan PPN DTP dalam negeri sebesar Rp 6,198 triliun.
Kriteria sektor industri yang mendapatkan BM DTP adalah:
1. Kriteria industri:
• Memenuhi penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas dan atau melindungi kepentingan konsumen.
• Meningkatkan daya saing
• Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
• Meningkatkan pendapatan negara
2. Kriteria barang dan pangan:
• Belum diproduksi di dalam negeri.
• Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
• Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
Total besarnya stimulus untuk BM DTP adalah Rp 2,4 triliun.
Total keseluruhan paket stimulus yang dilaporkan adalah Rp 12,5 triliun yang diperuntukkan bagi sektor industri di dalam negeri. Sementara itu, sebesar Rp 38 triliun dari total Paket Stimulus Fiskal Rp 50 triliun digunakan untuk menjaga stabilitas dan juga berfungsi sebagai stimulus. Belum diketahui secara pasti perinciannya (hingga 7 Januari 2009), akan tetapi menurut Sri Mulyani bisa berupa proyek infrastruktur ataupun proyek-proyek padat karya yang lain yang berorientasi untuk menyerap tenaga kerja.
Referensi
Blanchard, Olivier and Roberto Perotti, 2002, “An Empirical Characterization of The Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Outputâ€, The Quarterly Journal of Economics , Volume 177, Number 4 (1329-1368).
Canto, Victor A., Arthur B. Laffer, and Charles W. Kadler, 1985, The Financial Analyst’s Guide to Fiscal Policy , Greenwood Publishing Group Inc., Abingdon, UK.
Samuelson, Paul Anthony and Willam D. Nordhaus, 2001, Economics , Seventeenth Edition, International Edition, McGrawHill, New York.
Papadimitriou, Dimitri B, Greg Hannsgen, and Gennaro Zezza, 2008, “Fiscal Stimulus: Is More Needed?â€, Papers of Strategic Analysis (The Levy Economics Institute of Bard College) , Edition April 2008.
Taylor, John B., 1999, Macroeconomic Policy in a World Economy , First Edition (Revised), W.W. Norton Publisher, New York.
Wilson, Daniel, 2008, “Research on The Effect of Fiscal Stimulus: Symposium Summaryâ€, Paper of FRBSF Economic Letter , Issue 3, July 2008 Edition.
Sumber: //www.yousaytoo.com
http://www.kppnpalu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67:stimulus
